Dharmasraya- Usai sampaikan Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggran 2025 pada Jum’at, 26 Juni 2026, 7 (tujuh) Fraksi DPRD sampaikan pendapat umum terhadap nota tersebut pada Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama. Sabtu,(27/06/2026).

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sujito ini turut dihadiri oleh Bupati Dharmasraya yang diwakilkan oleh Wakil Bupati Leli Erni, Anggota DPRD, Forkopimda, Instansi Vertikal, OPD serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan ini, penyampaian pendapat umum diawali oleh Fraksi Golongan Karya dengan juru bicara Sasmi Erli. Fraksi Golongan Karya menegaskan kepada Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan di RSUD Sungai Dareh yang menjadi temuan Ombudsman Provinsi Sumateta Barat. Kemudian mendesak Pemerintah Daerah untuk menyegerakan pengerjaan proyek peningkatan dan perbaikan jalan kabupaten di Kecamatan IX Koto, Asam Jujuhan, Timpeh dan Koto Besar. Terakhir, Fraksi Golongan Karya meminta kepada Satgas MBG agar mengawasi dengan ketat pelaksanaan program MBG di Kabupaten Dharmasraya.

Selanjutnya, pandangan umum Fraksi PAN dengan juru bicara Poniman, dalam kesempatan ini Fraksi PAN meminta kepada Bupati Dharmasraya memberikan penegasan terkait efektivitas kehadiran OPD, Pemerintah Kecamatan dan Nagari dalam Rapat Paripurna. Kemudian Fraksi PAN meminta Pemerintah Daerah melakukan pembenahan pelayanan RSUD Sungai Dareh, melakukan perbaikan jalan Kabupaten salah satunya Jl. Poros Kantor Camat Tiumang menuju Sungai Langkok dan Jalan  Ampalu menuju SP.

Fraksi Gerindra dengan juru bicara Agusnadi Dt Rajo Adil. Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Daerah untuk menggali sumber PAD yang masih memiliki potensi besar, selanjutnya meminta Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi terhadap seluruh OPD yang memiliki tingkat penyerapan anggaran rendah.

Fraksi PKB dengan juru bicara Sugiono, dalam pandangannya menjelaskan bahwa      Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 meskipun telah sesuai dengan ketentuan namun pencapaian indikator daerah harus dimaksimalkan lagi.

Fraksi Demokrat dengan juru bicara Yudi Perta Nanda, pada kesempatan ini Fraksi Demokrat menyoroti program lampu penerangan jalan umum yang ada di Nagari-Nagari yang baru berjalan satu tahun namun sudah banyak yang tidak menyala untuk itu Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

Terakhir Fraksi Nusantara dengan juru bicara Pasdisata Dt Kabilangan, dalam hal ini Fraksi Nusantara meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah terkait tindakan untuk meningkatkan capaian PAD. 

Pada kesempatan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD ini Fraksi PDI Perjuangan menyapaikan permohonan maaf tidak dapat menyampaikan pandangan umum fraksi dikarenakan pada waktu bersamaan dilaksanakan acara konsolidasi partai di Kota Padang.