Fraksi DPRD Kabupaten Dharmasraya Sampaikan Pandangan Umum Terkait Nota Bupati Tentang Ranperda APBD Tahun 2023
- Sebagai bentuk mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tujuh fraksi DPRD sampaikan pandangan terkait nota penjelasan bupati tentang Ranperda APBD. Pandangan ini disampaikan langsung oleh masing-masing fraksi pada rapat paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Dharmasraya. Selasa,15/11/2022.
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto,S.H serta didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Ir. H. Adi Gunawan,M.M dan Ade Sudarman,S.Pd. Selain itu, rapat dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi DPRD turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Adlisman,S.Sos,M.Si, Forkopimda, Instansi Vertikal, OPD Se Kabupaten Dharmasraya dan tamu undangan lainnya.
Pandangan umum fraksi terkait nota penjelasan bupati tentang Ranperda APBD tahun 2023 ini dibacakan oleh perwakilan masing-masing fraksi diantaranya Fraksi PDIP pandangan umum dibacakan oleh Defrino Anwar,S.Pd,M.H, Fraksi Golkar dibacakan oleh Zulhendri, Fraksi Amanat Nasional yang dibacakan oleh Yulindo Sari Muhtar,S.E, Fraksi Gerindra pembacaan pandangan umum dibacakan oleh Alisa Septiani, Fraksi Nasdem dibacakan oleh Ampera Dt Labuan, Fraksi Demokrat dijelaskan oleh Salman,S.Sos terakhir Fraksi Bangsa Sejahtera dibacakan oleh Irmon,S.Hut.
Dalam penyampaian pandangan umum fraksi ini terdapat beberapa catatan khusus terkait nota penjelasan bupati atas Ranperda APBD tahun 2023 seperti meminta pemerintahan daerah melalui Sekda dan OPD untuk bersungguh-sungguh dalam memenuhi target APBD, selain itu Fraksi DPRD juga meminta agar kenaikan APBD dari tahun sebelumnya dapat ditelaah dengan bijak dan arif sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Fraksi DPRD juga meminta pemerintahan daerah untuk mengedepankan asas penghematan atau peningkatan efisien, produktivitas dan penajaman prioritas pembangunan. Kemudian Fraksi DPRD juga meminta adanya sinkronisasi, penyelarasan dan harmonisasi kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintahan pusat dalam penyusunan APBD sehingga dapat berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melakukan langkah kongkret agar mampu mendorong pemulihan ekonomi.
Tidak hanya itu, menurut Fraksi DPRD APBD 2023 hendaknya menjadi rantai APBD-APBD tahun sebelumnya yang pada hakekatnya adalah mneingkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan. Kemudian Fraksi DPRD juga menegaskan kepada pemerintahan daerah terkait program-program yang sudah direncanakan namun tertunda pelaksanaannya untuk dimasukkan kembali dalam APBD dan dioptimalkan pelaksanaannya di tahun 2023.
Penyampaian pandangan umum fraksi DPRD ini merupakan bentuk dari kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Semoga apa yang dikemukakan dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut sehingga program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya
Komentar Berita